Imbas Covid-19 pada Ekonomi, Pemprov Jabar Siapkan Bantuan Dana

Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Sumber: jabarprov.go.id/

FIXINDONESIA.COM – Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menyalurkan dana untuk masyarakat yang terkena imbas ekonomi dari pandemi Covid-19. Langkah tersebut akan dijalankan sesuai arahan pemerintah pusat.

“Dalam waktu dekat, kita akan menyalurkan bantuan kepada warga Jawa Barat yang terdampak Covid-19,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seusai Rapat Koordinasi (Rakor) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, dilansir situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), Jumat (27/3).

Dana bantuan tersebut diperuntukkan masyarakat miskin yang tidak memiliki program perlindungan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdata, penerima dana sebanyak 367.825 keluarga rumah tangga sasaran (KRTS), keluarga rentan miskin sebanyak 551.700 atau total sasaran sebanyak 919.525 KRTS.

Keluarga rentan miskin yang dimaksud adalah keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat pekerjaan dan usahanya terimbas Covid-19, serta masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Baca juga:  Update Corona di Jabar, Pasien Bertambah

Rencananya, bantuan dana dari Pemprov Jabar berupa bantuan tunai sebesar Rp 100.000 per keluarga, serta bantuan nontunai berupa sembako senilai Rp 200.000 – Rp 300.000 per keluarga setiap bulan selama empat bulan ke depan.

Namun DPRD mengusulkan, bantuan tunai diperbesar menjadi Rp 500.000 per keluarga setiap bulan, di mana 70% di dalamnya berupa bantuan nontunai, dan 30% berupa uang tunai.

“Kami gerak cepat, kalau tidak ada halangan, sesuai arahan Pemerintah Pusat bantuan ini akan kami salurkan ke keluarga miskin dan rentan miskin yang jumlahnya mendekati 1 juta keluarga,” imbuh Gubernur Ridwan Kamil.

Ia menambahkan, rencana ini masih harus dimatangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar. Pasalnya, dana bantuan tersebut di luar pemerintah pusat dan akan mengambil dari APBD 2020 yang telah digeser (refocusing), mencakup penghemabatn perjalanan dinas pejabat, dana desa, dan anggaran proyek yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat.

TAG
Beri Tanggapan

You must be logged in to post a comment.

Baca juga