Jatinangor Tak Pernah Ramah Pejalan Kaki

Belokan di depan Gerbang Lama Universitas Padjadjaran selalu ramai dilewati para pengendara. Hal tersebut menyulitkan para pejalan kaki untuk menyeberang, Jumat (14/12). (Foto: Ilham Zhafran)

Jatinangor menyimpan sejuta cerita bagi para penduduknya. Dari mulai cerita kegiatan berorganisasi, cerita mistis, hingga kisah asmara, semua tersimpan rapih di benak para penghuninya. Terlepas dari itu semua, Jatinangor sebagai kota pendidikan masih menyimpan masalah-masalah yang belum menemui ujung. Kenyamanan para pejalan kaki masih menjadi salah satu tugas para pemangku kekuasaan yang belum terselesaikan hingga kini.

Hal tersebut tentu masuk akal mengingat Jatinangor adalah wilayah yang dilalui oleh Jalan Raya Nasional yang menghubungkan tiga kota, yakni Bandung, Sumedang dan Cirebon. Hal ini pula yang menyebabkan letak geografis Jatinangor terkesan nanggung, terletak di antara Bandung dan Sumedang. Oleh sebab itu, kesemrawutan dan banyaknya kendaraan-kendaraan besar seolah menjadi pemandangan sehari-hari di Jatinangor

Sebagai kota yang lalu lintasnya sangat ramai, bukan rahasia lagi jika Jatinangor membutuhkan fasilitas-fasilitas penunjang untuk memudahkan para pejalan kaki melakukan berbagai aktivitasnya yang padat. Akan tetapi, masalah kenyamanan pejalan kaki seolah dibiarkan saja dari tahun ke tahun. Anugrah, salah seorang mahasiswa IKOPIN mengungkapkan betapa dirinya kesulitan untuk menyeberang jalan dikarenakan lalu lintasnya yang sangat ramai.

“Menurut saya, seharusnya ada JPO (Jembatan Penyeberangan Orang), apalagi di dekat kampus karena dapat mempercepat waktu dan tidak harus menyeberang lewat jalan,” tutur Anugerah saat ditemui di sela-sela kesibukannya, Selasa (6/11). “Saya juga tidak harus menunggu waktu yang tepat untuk menyebrang dan lebih aman juga (jika ada JPO),” lanjutnya. .

Salah seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kelautan dan Ilmu Perikanan, Pratiwi bahkan menceritakan bahwa ada seorang temannya yang tertabrak saat menyeberang akibat ramainya lalu lintas. “Sebenernya saya belum pernah terkena musibah akibat kondisi jalanan di Jatinangor ini. Namun baru-baru ini teman saya tertabrak.”

Keresahan-keresahan di atas benar-benar menggambarkan bahwa permasalahan pejalan kaki merupakan permasalahan yang pelik. Wajar saja, selain letak geografisnya yang terkesan nanggung, Jatinangor adalah wilayah dengan populasi penduduk yang tidak sedikit. Itu artinya, terdapat kepentingan-kepentingan banyak pihak yang tak dapat diganggu di dalamnya.

“JPO itu kan butuh lahan, nah otomatis lahan milik warga harus direlakan untuk jembatan tersebut, dan itu lumayan besar lahan yang diperlukan. Apalagi di Jatinangor ini lahannya sangat ramai, jadi pemilik usaha di pinggir jalan tidak mengizinkan jika lahannya termakan oleh JPO,” begitulah kalimat yang terucap dari KASI PPM Kecamatan Jatinangor, Agus Sobarna, Selasa (4/11).

Letak geografisnya yang terkesan nanggung itu pulalah alasan mengapa Jatinangor kurang diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi. Tak hanya Jatinangor saja, bahkan Agus membeberkan bahwa keseluruhan daerah di Kabupaten Sumedang kurang diperhatikan Pemerintah Provinsi.

“Pesatnya pertumbuhan penduduk di Jatinangor harus dibarengi dengan pembangunan fasilitas, tapi seharusnya ada sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi, apalagi Jatinangor adalah kawasan pendidikan strategis. Jika hanya mengandalkan Pemerintah Kabupaten saja, anggarannya belum mencukupi,” ujar Agus. “Kalau mengandalkan Pemerintah Kabupaten saja, tentu bebannya terlalu berat,” Agus melanjutkan.

Agus kemudian menyayangkan kurangnya perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Pemerintah Kabupaten. “Apa yang dibutuhkan masyarakat sangat jauh dari kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten. Karena Jatinangor bukan hanya kawasan strategis bukan hanya kawasan strategis Kabupaten Sumedang saja, tetapi juga kawasan strategis Provinsi dan juga Nasional, jadi seharusnya didukung oleh ketiga unsur pemerintah tersebut.”

Baca juga:  Unpad Perpanjang Kuliah Daring Hingga Akhir Semester Genap

Bukan Tanpa Usaha

Selain tidak adanya JPO, trotoar yang seharusnya dijadikan fasilitas bagi para pejalan kaki kerap disalahgunakan. Banyaknya pedagang kaki lima dan parkir liar di trotoar membuktikan betapa hak pejalan kaki kurang dihormati di Jatinangor. Agus lebih lanjut mengungkapkan bahwa usahanya untuk menertibkan para pejalan kaki tidak membuahkan hasil.

“Di jalan Ir. Soekarno, lahan trotoarnya banyak terpakai untuk lahan parkir dan pedagang kaki lima, kita sudah sosialisasi ke masyarakat. Kita sudah memanggil pedagang yang suka berjualan di trotoar, tapi mereka membandel juga. Kadang kita tertibkan siangnya, sorenya berjualan lagi,” bebernya.

Pemerintah sebenarnya bukan tanpa usaha. Dahulu, pernah terdapat JPO di Jatinangor. Namun, karena desainnya yang tidak memenuhi standar sehingga kurang nyaman digunakan, para pejalan kaki juga enggan menggunakan JPO tersebut. Mengapa pejalan kaki tidak mau menggunakannya [JPO]? Karena desainnya tidak memenuhi syarat menurut saya. Pertama, jembatannya kecil, kemudian tangganya terlalu tinggi, elevasinya tidak rendah,” ujar Agus

Selain itu, Pemerintah Kabupaten bersama Pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) juga pernah merencanakan pembangunan Bridge Mall sebagai langkah untuk peningkatan pembangunan fasilitas bagi para pedagang kaki lima dan pejalan kaki. Bridge Mall tersebut berfungsi untuk menampung para pedagang kaki lima. Jadi disamping sebagai sebagai JPO, Bridge Mall tersebut tetapi juga berfungsi sebagai wadah bagi PKL agar lebih teratur. Dan lagi-lagi masalah kekurangan danalah yang menyebabkan perencanaan tersebut tidak pernah terealisasikan.

“Pada tahun 2012, pihak Pemerintah Kabupaten dan pihak perguruan tinggi Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah melakukan perencanaan pembangunan Bridge Mall yang bisa mengubungkan daerah selatan dengan daerah kampus,” tutup Agus.

Secercah Harapan

Namun nampaknya, kini para pejalan kaki di Jatinangor bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, Pihak Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang melakukan koordinasi untuk membuat Jatinangor lebih tertata. Hal itu diungkapkan Sunardi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Sumedang saat ditemui di Kantor Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/12).

“Ya memang Jatinangor adalah bagian dari kawasan strategis provinsi, jadi kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami sedang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk membuat kawasan pendidikan tinggi Jatinangor lebih tertata dan tidak ada permasalahan lalu lintas,” tutur pria berkaca mata tersebut.

“Kami sudah membuat perencanaan tata bangunan dan lingkungan, kami merencanakan pembangunan jalan layang dan reaktivasi jalan rel sesuai dengan rencana Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi,” sambung Sunardi.

Jalan layang dan reaktivasi rel diharapkan dapat mengurangi volume kendaraan di Jatinangor. Kedua proyek ini ditargetkan rampung pada September 2019.  “Kami sangat memahami betul bahwa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) memang sangat penting. Kita menyadari bahwa perkembangan kawasan Jatinangor sangat pesat. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait hal tersebut,” tandasnya.

Mengingat proyek tersebut baru sekadar perencanaan dan belum ada tanda-tanda dibangunnya kedua fasilitas tersebut, kita tentu tak menginginkan hal serupa seperti Perencanaan Bridge Mall terjadi. Sebagai warga Jatinangor, kita hanya bisa terus berharap yang terbaik untuk hak para pejalan kaki sembari menunggu dan menunggu. Apakah kedua fasilitas tersebut bukanlah isapan jempol belaka? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. (ham)

TAG
Beri Tanggapan

You must be logged in to post a comment.

Baca juga